Bila melihat dua survei lembaga ini, palagan tiga kandidat ini sulit diprediksi apakah berlanjut ke babak kedua atau justru akan hanya sekali putaran.
“Ini punya resiko terhadap diskriminasi pelayanan publik karena konsep warga negara diganti menjadi konstituen,” tuturnya.
Dalam sebuah riset politik di kawasan sub-Sahara Afrika, klientelisme dipahami sebagai alokasi jabatan publik yang strategis untuk elite politik. Dalam konteks itu, jabatan di kabinet merupakan hadiah besar yang memberi peluang besar dan privilese.
Jika pembaca melihat artikel tokoh di Wikipedia bahasa Indonesia yang seharusnya masuk ke dalam daftar ini, silakan sunting halaman ini dan masukkan nama tokoh tersebut berikut pranala dan keterangannya.
“Siapa lagi yang akan mengawasi pemerintah? Apakah pemerintah akan efektif kalau yang mengawasi mereka adalah orang-orang Prabowo sendiri?
Sebanyak 10 daftar nama capim KPK telah masuk ke meja Presiden Jokowi. Selanjutnya nama-nama tersebut akan menjalani healthy and proper tes di DPR, nantinya akan ada 5 nama yang dipilih.
“Hilangnya oposisi menjadi pertanda bahwa rezim Prabowo akan berjalan tanpa ada mekanisme check and balances. Itu berbahaya,” ujarnya.
Dia pun siap melaporkan temuan ini bila memang PPATK tidak sanggup. Namun ya itu tadi, buktinya harus kuat.
Komitmen Agus dalam mengembangkan tata kelola yang baik dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia menjadi salah satu modal ke depan di KPK.
Sementara itu, Agus juga berharap dapat memberikan kinerja yang sebaik-baiknya kepada BPK. Dengan waktu menjabat yang singkat, dia juga yakin dapat bekerja dengan cepat karena sudah memahami sistem dan cara kerja BPK sejak awal.
Elite klientelisme semacam ini berkaitan erat dengan korupsi besar yang memberi keuntungan di luar gaji resmi kepada pejabat publik.
Mada berkata, perwakilan partai politik yang duduk di pemerintahan berpotensi besar memusatkan sumber daya negara untuk kepentingan kelompoknya. Situasi seperti ini, kata Mada, dikenal sebagai read more fenomena klientelisme.
menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
Gerakan ini sangat masif, karena selama masa pandemi para kader dan pengurus Demokrat secara gotong royong menyalurkan masyarakat dengan complete nilai bantuan hampir two hundred Miliar Rupiah.